Ketika sebelum Pemilu Presiden, sebagaimana juga mungkin yang dialami banyak orang, aku menerima pesan siar [broadcast messenger. Pakai istilah ini saja dulu. Kebenarannya nanti tanya @ivanlanin :-)]. Isinya sebagaimana sudah diketahui bersama. Ajakan untuk memilih calon presiden tertentu.
Atas pesan itu, yang aku yakin juga diterima dengan cara yang sama oleh sang pengirim [yang kebetulan dokter], aku hanya menjawab singkat. Aku bilang, aku tak lagi percaya sistem pemilihan umum Indonesia saat ini yang hanya menyuarakan kepentingan partai politik. Aku bilang, aku tidak akan pergi ke Tempat Pemungutan Suara pada harinya. Pembicaraan melebar. Sang teman [sebagaimana pendukung kedua calon presiden] tidak bisa terima. Ragam alasan dikemukakannya. Sayang suaralah. Gak bertanggung jawablah. Dan seterusnya. Aku tak pedulikan. Sebagaimana juga partai politik peserta pemilu yang abai akan suara pemilihnya.
Kepada sang teman yang masih ngotot, aku sampaikan bahwa aku mengidamkan sistem demokrasi yang menganut falsafah orang Batak. Dalihan Na Tolu. Pemerintahan yang menganut Somba marhula hula, Elek marboru dan Manat mardongan tubu. Kepadanya aku sampaikan bahwa kalau saja pemilihan umum anggota legislatif menghasilkan Dongan Tubu, pemilihan umum presiden menghasilkan Boru, terbayang bagaimana suka citanya rakyat sebagai Hula Hula. Buatku, harusnya pemerintah mengambil sikap sebagai Boru kepada rakyat yang Hula Hulanya. Anggota legislatif mengambil sikap sebagai Dongan Tubu, kepada rakyat. Sehingga seharusnya pemerintah somba kepada rakyat, anggota legislatif manat kepada rakyat. Manakala rakyat, elek kepada pemerintah.
Sang teman langsung protes dengan ide yang aku sampaikan. Katanya tak mungkin. Mustahil!. “Coba kau bayangkan” katanya. “Posisimu adalah boru simatuamu, kan?” “Yep” jawabku tegas. “Lantas apakah kau menjadi pemerintah buat simatuamu?” Lanjutnya. “Kawan” balasku, “Janganlah kau bolak balek. Jangan kau lihat dari sisi sebaliknya” lanjutku. “Tak betul itu” katanya ketus. “Sudah salah besar kau disitu” lanjutnya. Atas tanggapan dia yang melihat dari sisi sebaliknya, aku cuman senyum sendiri. “Parah kali lah kawan ini” kupikir. Tentu tak kuucapkan. Mengingat temanku ini bergelar dokter. Harusnya logikanya cukup mencerna penjelasanku. Atau mungkin awakmyang cuma Sarjana Ecek Ecek ini, kurang pintar menjelaskan. Entahlah.
Padahal apa yang aku mau sampaikan adalah, anggota legislatif haruslah bersikap Manat Mardongan Tubu terhadap rakyat pemilihnya. Sebagaimana pada pesta unjuk [sebagai sebuah acara adat yang besar] sebelum dongan tubu mengiyakan sinamot yang akan disampaikan oleh pihak paranak, harusnya menanyakan terlebih dahulu kepada suhut sihabolonan. Apakah bisa menerima atau tidak. Walaupun pada kenyataannya, ketika pesta unjuk [apalagi dalam kasus di Jakarta] hal tersebut hanyalah formalitas semata, tetap saja proses mengkomfirmasi itu perlu dilakukan. Agar apa yang akan dijalankan oleh Parsinabung/Dongan Tubu sesuai keinginan suhut sihabolonan.
Proses mengkomfirmasi keinginan rakyat bisa dilakukan oleh anggota legislatif dengan banyak cara. Salah satunya dengan terjun langsung ke daerah pemilihan masing masing. Menyerap aspirasi masyarakat pemilihnya. Bukan seperi sekarang. Alih alih menanya pemilih, wakil rakyat lebih memilih untuk studi banding ke luar negeri. Padahal belum tentu yang dilihat di luar negeri sesuai dengan situasi apalagi kemauan pemilihnya.
Pemerintah sebagai boru mengambil sikap Somba Marhula Hula kepada rakyat. Keinginan rakyatlah yang dijalankannya. Kalau rakyat bilang, bangun jembatan, perbaiki transportasi massal, harusnya pemerintah dengan sukacita melaksanakannya. Sebagaimana boru yang dengan sukacita membagi kopi, lampet, kembng loyang atau jambar sebagaimana di pesta unjuk. Masalah darimana datangnya semua yang dibagi itu, rakyat pasti sukarela menyiapkannya. Sepanjang semua une pada tempatnya. Hula Hula Hula senang, rakyat riang. Jika sudah demikian, kurang senang apa rakyat.