terpikir memilih untuk tidak memilih

Entah pendapat orang lain. Tetapi, tertangkapnya anggota badan legislatif kemarin, cukup memuakkan buatku. Membuatku semakin yakin akan pilihan untuk tidak memilih.

Betapa tidak. Kalau untuk seorang saja US$ 90 ribu bisa didapat, kebayang berapa jumlah uang yang beredar di gedung yang kadang disebut Rumah Rakyat itu. Konon uang segitu dan uang yang diterima oleh anggota dewan sebelumnya [minimal yang ketahuan] diberikan demi memuluskan niat pihak pihak yang berkepentingan terhadap ‘produk’ parlemen. Meski mungkin uang sebesar itu bukan untuk dia sendiri.

Oleh para pendahulu atau yang sedang menjabat, anggota Dewan [dengan demikian Dewannya sendiri] memang diberi kekuasaan untuk melakukan [hampir] apa saja dalam pemerintahan. Caranya melalui melalui perubahan Konstitusi Negara. Bahkan beberapa pekerjaan yang seharusnya menjadi wewenang Presiden, mereka ambil bagian.

Keadaan demikian dibuat sedemikian rupa agar muncul kesan seolah mereka sedang melakukan fungsi pengawasan atas nama rakyat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan tersebut membuat tidak ada kebijakan Pemerintah yang dapat lolos tanpa sepengetahuan [ijin?] mereka. Hal mana membuat peluang korupsi menjadi semakin besar. Kalau mau urusan cepat selesai, silahkan…monggo….ada biaya.

Untuk internal parlemen, keadaan ini membuat di gedung itu dikenal istilah ‘komisi basah’ dan ‘komisi kering’. Istilah komisi basah disematkan untuk komisi yang [mungkin]berurusan dengan uang. Sementara komisi kering, biasanya untuk komisi yang berurusan dengan kebijakan. Semacam komisi I yang berurusan dengan Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Menteri Hankam, dll

Tapi jangan takut. Selain komisi, masih ada panitia panitia yang atas nama amanat konstitusi berhak melakukan apa saja. Padahal, belum tentu apa yang dihasilkan oleh panitia atau komisi itu benar benar berakibat langsung pada rakyat.

Mudah mudahan bukan karena banyaknya uang yang beredar di Rumah Rakyat itu, membuat banyak orang yang berkeinginan merasakan empuknya kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk satu badan Dewan Perwakilan yang menyediakan puluhan kursi, peminatnya bisa ratusan. Untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah yang tidak mewakili partai politik, peminatnya juga puluhan. Meski yang berhak berkantor di Senayan tidak sampai sepuluh orang.

Hal tersebut membuatku bertanya,apakah mereka [para CaLeg] itu benar benar ingin mewakili rakyat, atau sekedar mencari pekerjaan?Kalau benar ingin berkiprah di Dewan. Bagus, karena ternyata masih banyak yg perduli rakyat. Tapi kalo sekedar mencari pekerjaan, sudah kebayang bakal banyak yang kecewa. Mudah mudahan tidak sampai gila, karena harus mengembalikan investasi tidak sedikit selama kampanye.

Para pencari kerja eh, calon wakil rakyat itu sedang mengotori kota poster, baliho, spanduk, atau stiker yang cuma menjual tampang tanpa memberi program atau janji apa yang akan dilakukan bila kelak terpilih. Kalau sudah begini, aku pikir tidak perlu merasa heran kalau banyak pemilih yang merasa tidak penting untuk ikut pesta di tanggal 9 April nanti.