Secara pribadi, ketika dihentikan perdagangannya pada tanggal 7 Oktober 2008, aku meramalkan bahwa kisruh soal perusahaan tercatat milik keluarga Bakrie akan berbuntut panjang. Aku sendiri tidak yakin alasanku untuk mengambil sikap seperti itu. Mungkin karena kali ini menyangkut perusahaan yang sahamnya digelari ‘saham sejuta umat’. Sejuta umat, karena sahamnya dimiliki oleh cukup banyak pihak. Hingga ada pameo yang menyatakan, investor mana yang tidak pegang BUMI [salah satu perusahaan tercatat Bakrie] ? Atau juga karena BUMI merupakan salah satu idola dan rising star dalam setahun terakhir. Selama empat tahun terakhir, pergerakan saham ini cukup fantastis.
 |
| From yahoo.finance.com |
Tapi bisa juga karena saham perusahaan ini, berhubungan dengan seorang Menteri kabinet yang satu dua tahun terakhir ini, juga sedang naik daun karena sempat dinobatkan oleh sebuah media, sebagai orang terkaya plus dirundung masalah karena salah satu anak perusahaannya sedang bermasalah di Jawa Timur.
Semakin kesini, kenyataan yang ada memang demikian adanya. Setelah beredar kabar [yang entah benar atau tidak] bahwa Ibu Menteri Keuangan sempat mengancam mundur, banyak pengamat yang beramai-ramai memberikan suara di media. Baik media cetak maupun elektronik. Komentar juga datang dari anggota kabinet. Para pelaku pasar modal, seperti analis, petinggi perusaaan sekuritas, bahkan hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang beberapa tidak terhormat itu.
Hari ini aku mendapati sebuah media yang memberitakan soal BUMI ini, yang masih dihubungkan dengan anggota Kabinet. Namun membaca keseluruhan berita yang ditulis, membuat aku merasa sedih. Karena ternyata mereka yang dikutip sebagai pakar juga tidak terlalu mengerti mengenai pasar modal.
Pengamat ekonomi, Iman Sugema mengatakan kisruh yang terjadi di seputar suspensi saham Bumi memang menimbulkan pertanyaan banyak pihak. Sikap menkeu yang sempat mengancam mundur, dinilai tidak kompak dengan keputusan untuk mempertahankan suspensi saham Bumi.
“Jadi kesannya Menkeu ingin cuci tangan dengan mengancam mundur. Kalau Presiden dan Wakil Presiden sudah setuju, seharusnya semuanya sudah beres,” ujar Iman, yang juga Direktur InterCafe, di Jakarta, Selasa (11/11). Ketidakkompakkan ketika menghadapi kasus pencabutan suspensi saham tersebut, menurut dia, seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah kompak dalam menentukan sikap.
Apalagi pemerintah melalui kementrian BUMN sendiri, lanjut dia, telah sempat membeli saham BUMI dalam program buyback yang dilakukannya. “Kalau memang niat mundur, seharusnya menyampaikan ke publik,” pungkasnya. Ia menyayangkan ketika pemerintah dalam kasus ini tidak satu suara dan menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku pasar.
Aku tidak tahu apakah wartawan yang salah kutip atau sang pakar yang terpeleset lidahnya. Karena kalimat dalam paragraf terakhir, buatku yang membaca berarti, BUMI adalah milik pemerintah. Menteri Negara urusan BUMN sudah memerintahkan BUMN untuk membeli kembali saham pemerintah di BUMI. BAH !!!!!!