Media sosial ‘baru’ itu bernama Clubhouse. Disebut ‘baru’ karena meskipun naik daun awal tahun 2021, ternyata aplikasi ini sudah ada sejak tahun 2020. Pada level global, menjadi perhatian pada awal 2021 karena kemunculan Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX dalam aplikasi Clubhouse. Untuk ukuran lokal, ketenaran clubhouse di Indonesia terpicu kemunculan Wishnutama yang mantan menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang saat itu menjabat Komisaris Utama Telkomsel, hadir dalam salah satu diskusi berjudul “Ngobrol seru bahas startup” di Clubhouse pada 12 Februari 2021.

Sama dengan media sosial lain, pengguna clubhouse juga saling mengikuti (follow). Perbedaannya, platformnya, kalau twitter berbasis text, instagram berbasis gambar, atau gabungan keduanya (facebook), clubhouse berbasiskan suara. Pesertanya berinteraksi menggunakan suara. Seperti ngobrol saja. Perbedaan lainnya adalah menjadi pengguna clubhouse tidak dapat dengan serta merta dilakukan setelah mengunduh aplikasinya. Keberadaan kita harus dinominasikan oleh mereka yang telah menjadi pengguna terlebih dahulu. Selain itu pada awalnya clubhouse hanya tersedia pada aplikasi berbasis IOS milik apple. Baru pada bulan Mei 2021, pengguna Andorid bisa bergabung dan penggunanya pun menjadi lebih ramai.

Sebagai langkah awal, seorang pengguna baru akan diberitahu bahwa nomer kontak mereka adalah pengguna clubhouse. Setelah itu proses saling mengikuti terjadi. Selanjutnya ketika seorang pengguna ingin memulai, pada layar awal yang terlihat adalah ruang bicara yang muncul berdasarkan topik apa yang kita pilih ketika mulai clubhouse. Topik teknologi, olah raga, seni, keuangan dan sebagainya. Selain itu ruang bicara yang muncul adalah ruang bicara yang sedang diikuti oleh mereka yang kita follow.

Ketika tertarik dengan judul atau topik satu ruang bicara, kita bisa bergabung sebagai pendengar. Ketika tertarik untuk nimbrung sebagai pembicara kita bisa mengajukan diri (dengan mengangkat tangan) atau diundang oleh pembicara yang ada di ruang tersebut untuk naik sebagai pembicara. Disebut naik karena pada clubhouse, pembicara dan pendengar dipisah posisinya. Pembicara berada di atas ruang bicara sementara ‘pendengar’ berada di bawah. Ketika pada akhirnya kita merasa tidak tertarik akan topik pembicaraan, baik ketika sebagai pembicara maupun sebagai pendengar, kita bisa meninggalkan room tersebut. Mirip dengan di dunia nyata saja. Kalau ada sekumpulan orang yang sedang ngobrol, pada suatu tempat, kita bisa nimbrung untuk kemudian meninggalkannya.

Semakin hari, sepertinya clubhouse tidak seramai awal 2021. Entah karena sifatnya ekslusif di awal atau memang berbincang tidak semenarik berbagi text atau gambar. Meskipun sudah ada perluasan platform (dari hanya IOS ke Android) sepertinya tidak menolong. Terpikir apakah aplikasi ini akan mengikuti jejak (almarhum) path, yang akhirnya bubar karena pembatasan-pembatasan yang ada. Mungkin ini akan diuji dalam beberapa bulan ke depan. Karena per 22 Juli 2021, perluasan pengguna juga dilakukan oleh pengembang aplikasi. Karena katanya sudah tidak versi beta lagi, sekarang semua orang bisa langsung menjadi pengguna tanpa harus dinominasikan oleh pengguna sebelumnya.

Sudah kurang lebih dua puluh bulan sejak pemerintah China mengumumkan kasus COVID-19 pertama kali terjadi pada 17 November 2019. Kurang dari setahun, penyakit yang diakibatkan oleh virus bernama resmi Sars-Cov-2 ini menyebar ke seluruh dunia. Penyebaran yang begitu cepat, dampak yang begitu luas membuat akhirnya ditetapkan sebagai pandemi (pandemi/pan·de·mi/ /pandémi/ n wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas). Hampir semua negara di dunia mengalami.

World Health Organization (WHO), badan Perserikatan Bangsa Bangsa yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional, memberi perhatian khusus. Perusahaan farmasi berlomba dalam menemukan penangkalnya (vaksin). Angka statistik mereka yang terpapar, mereka yang dirawat, mereka yang menjadi korban, mereka yang sembuh seolah menjadi akrab dengan kita. diumumkan setiap hari, dibicarakan berbagai kalangan dan usia.

Untuk Indonesia, tanggal 2 Maret 2020 dianggap sebagai tanggal masuknya virus tersebut ke Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan diumumkannya dua warga yang berdomisili di Depok diketahui positif mengidap virus SARS Cov-2. Ini merupakan kasus pertama yang ditemukan di Indonesia. Kedua pengidap Covid-19 itu memiliki riwayat berinteraksi dengan warga negara Jepang yang diketahui lebih dulu menderita penyakit tersebut. Namun demikian, banyak pejabat (pemerintah) yang mengeluarkan pernyataan yang seolah menafikan keberadaan dan dampak virus tersebut. Beberapa menyampaikan bahwa kondisi akan baik-baik saja. Bahkan ada yang membuatnya menjadi kelakar :-(. Dari satu sisi mungkin bisa dipahami. Tujuannya untuk encegah kepanikan. Bahwa kita harus jernih meilhat masalah sebelum mencari solusi penanggulangannya. Namun pada sisi lain (entah benar atau tidak), hal tersebut ternyata membuat kita abai.

Pada awal pandemi beberapa negara mengetatkan pergerakan warga negara mereka. Termasuk kunjungan ke negara kita. Hal tersebut sempat membuat daerah tujuan wisata kita sepi. Pemerintah bergerak cepat. Atas nama pertumbuhan ekonomi, insentif diberikan agar sektor pariwisata tidak berdampak. Para penggaung yang dianggap pro pemerintah bahkan melakukan langkah blunder. Menganggap mereka yang membiacarakan Coronavirus dan Covid sedang menyebar issue. Sangat disayangkan. Meski pada saat bersamaan pemerintah akhirnya menetapkan dampaknya sebagai Bencana Nasional Non Alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana diberi tugas untuk mengatasinya. Jenderal Doni Monardo menjadi panglima penanganan. Isitlah baru dikampanyekan. Tiga M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Bersama dengan praktik tiga T (tracing, testing, treatment).

Seiring berjalannya waktu, pemerintah tidak tinggal diam. Perangkat hukum disiapkan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 diresmikan DPR sebagai undang-undang (UU). Perppu tersebut berisi tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Covid-19. Pembatasan Pejabat negara setingkat menteri diberi tugas untuk berkeliling mencari vaksin. Sebuah upaya yang tidak mudah sebenarnya. Selain karena penyakitnya baru, dan vaksin masih dalam porses pembuatan, jumlah kebutuhan vaksin negara ini ternyata cukup besar mengingat jumlah penduduknya. Data menunjukkan kekebalan kelompok (herd immunity) akan tercapai ketika setidaknya 60-70 penduduk sudah mendapatkan vaksin. Bantuan sosial pun diberikan kepada mereka yang terdampak. Meskipun untuk ini ternyata masih ada pejabat yang tega berbuat curang dan mencari keuntungan :-(.

Beruntung kesigapan pemerintah membuahkan hasil. Mendahului banyak negara, secara bertahap vaksin pesanan kita berdatangan. Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang farmasi diberi mandat untuk memproduksi vaksin. Agar ketergantungan akan vaksin dari luar segera teratasi. Selain itu BUMN dan tentara juga ditugaskan untuk membangun fasilitas kesehatan tambahan. Karena untuk mengantisipasi menaiknya jumlah korban. Beberapa sarana milik pemerintah dialihfungsikan menjadi fasilitas kesehatan. Lahan kosong milik negara dibangun rumah sakit yang dikerjakan oleh BUMN karya.

Berbagai upaya tersebut membuahkan hasil. Angka statistik menunjukkan trend menurun. Seiring dengan hal tersebut, persiapan menghadapi kondisi baru mulai dilonggarkan. Demikian juga pelonggaran penerbangan keluar dan masuk negara ini. masyarakat dibiarkan menentukan kenormalan baru buat dirinya sendiri. Musim lebaran tiba. Silang pendapat permainan kata-kata mulai dipertontonkan. Mudik tidak dilarang, hanya diimbau untuk tidak dilakukan. Atau dengan bentuk setengah hati muncul istilah, mudik dilarang namun wisata diperbolehkan.

Lebaran tahun 2021 menjadi semacam tontonan pertarungan opini di masyarakat. Mereka yang pro kenormalan baru melenggang di jalanan, berkerumun di daerah wisata. Atas nama silaturahmi dan bosan di rumah saja menjadi pilihan. Toh sudah menerapkan protokol kesehatan (prokes), begitu mereka beralasan. Mereka yang masih berpikir bahwa kenormalan baru belum waktunya diterapkan, memaki mereka yang berkerumun. Banyak beredar foto kerumunan di berbagai tempat. Mereka yang berkerumun disebut covidiot.

Gabungan pelonggaran dan ketidakpedulian membuat negara ini harus mengalami gelombang kedua (second wave). Mirip dengan apa yang terjadi di negara India. Ditambah lagi adanya varian Delta yang konon berasal dari India dan memiliki daya tular tujuh kali lebih cepat dari varian awal. Bulan Juni dan Juli menjadi puncaknya. Angka statistik menunjukkan rekor tertingginya. Jumlah mereka yang terpapar semakin menggila. Termasuk tingkat kematian.

Keadaan menjadi lebih mencekam. Lelayu yang dahulu dibaca melalui media, sekarang semakin dekat. Terbaca melalui pesan whatsapp pertemanan dan keluarga. Instagram story yang dahulu berisi foto makanan atau perjalanan wisata, kini berisi permintaan tolong donor plasma konvalesen. Perburuan ruang rawat rumah sakit beredar pada berbagai kelompok percakapan whatsapp. Cerita kesulitan mencari obat menjadi berita biasa. Kelangkaan obat menjadi berita biasa. Ragam cara menanggulanginya beredar. Termasuk yang berakibat perburuan susu beruang. Bisa dipahami, di tengah kepanikan akan penyakit yang belum ada obatnya.

Akhirnya pemerintah menetapkan kebijakan baru. Disebut Pembatasan Kegiatan Masyarakat (disingkat dengan PPKM). Keadaan darurat diterapkan di pulau Jawa dan Bali. Dikomandani oleh Menko Luhut. Untuk daerah lain diterapkan PPKM (tanpa darurat) dan dikomandani oleh Menko Hartarto. Namun ternyata menimbulkan masalah baru. Penyekatan jalan dan pembatasan aktivitas mendapat respon yang mungkin sudah diduga sebelumnya. Belum lagi pada tingkat pelaksanaan masih ada perbedaan yang terjadi. Ada aparat yang menerapkan peraturan dengan cara simpatik dan mendapat pujuan. Namun tidak sedikit aparat yang tidak pandang bulu menegakkan peraturan. Gesekan terjadi.

Apa yang bisa dilakukan sekarang? Mungkin sudah saatnya kita bersama menyadari. Bahwa ini bukan soal urusan pemerintah atau rakyat semata. Sudah menjadi urusan bersama. Ini musuh bersama. Mungkin memang tidak kelihatan. Tapi bisa kita hadapi kalau bersama. Tetaplah kembali pada semangat gotong royong.

Pemerintah sudah menyiapkan jutaan dosis vaksin. Tahapan pelaksanaan sudah ditetapkan. Semakin kesini juga vaksinasi atau imunisasi sudah dibantu banyak pihak (swasta). Semakin banyak titik yang bisa dipilih. Pelebaran rentang penerima juga sudah dilakukan. Awalnya kepada usia di atas 60, sekarang penduduk di atas 12 tahun sudah bisa menerima vaksin. Meskipun banyak pilihan vaksin tersedia, bukan saatnya memilih dan membandingkan vaksin mana yang terbaik. Karena dalam kondisi pandemi seperti sekarang, vaksin terbaik adalah vaksin yang tersedia untuk disuntikkan.

Bersamaan dengan itu, penerapan prokes bukan lagi sekadar tiga M. Sekarang sudah menjadi lima M dengan tambahan menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas mungkin hal yang paling sulit dilakukan. Namun sesulit apapun harus dilakukan untuk melandaikan kurva. Mereka yang sehari-hari masih harus melakukan mobilitas untuk mencari makan mungkin bisa diberi kebebasan. Namun haruslah diingat tetap dengan prokes yang ketat. Terutama menghindari kontak dengan orang lain. Karena hal tersebut bisa meminimalkan perpindahan virus. Untuk mereka yang masih bisa di rumah saja, bisa membantu dengan menyebarkan berita baik atau bergandeng tangan (bukan dalam arti sebenarnya) untuk membantu korban atau mengingatkan lingkar sekitar. Atau melakukan aktivitas ekonomi seperti berbelanja atau menggunakan layanan pesan antar untuk membantu mereka yang terkena pembatasan mobilitas.
Dengan demikian, Indonesia akan bisa pulih lebih cepat.

Kondisi sedang tidak baik. Semakin hari, kondisi bukannya membaik. Rekor yang tidak pernah kita harapkan tercapai, akhirnya tercapai juga. Dua juta kasus! Empat belas ribu lima ratus tiga puluh enam kasus harian! Akhirnya bisa kita capai pada saat bersamaan! Membanggakan, TIDAK. Menyedihkan, IYA!

Entah apa yang ada dalam pikiran kita. Saat vaksinasi baru mulai, kita sudah pecicilan seolah vaksinasi adalah jalan keluar atas segalanya. Atas nama bosan di rumah saja selama setahun dipilih sebagai alasan. Silaturahmi dengan kerabat menjadi pembenar akan mobilitas masyarakat. Padahal kita tahu vaksinasi yang dilaksanakan juga masih jauh dari target yang direncanakan. Perdebatan tidak perlu masih dikedepankan. Argumen gak mutu, masih disampaikan. CUIH! 

Pakar bilang, tujuan vaksinisasi adalah tercapainya herd immunity. Bukan menghilangkan virus yang tidak terlihat itu!. Ketika tujuan itu belum tercapai, kita sudah mengobrak-abrik jalan untuk mencapainya. Merusak semua rencana yang ada. Memberantakkan semua yang belum terbangun. Pancasila kalian bilang? Kalau Tuhan belum berkehendak, tidak akan terjadi katamu. Makan kau prinsip itu sendiri. Jangan ajak-ajak orang. Kalau kau tidak bisa jaga diri sendiri, lantas berharap Tuhan mau menjaga? Peduli kepada sesama adalah salah satu pengamalan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tidakkah kau sadari itu? Sekali lagi, kalau mau mampus jangan ajak orang lain. Bukan begitu pengamalan sila ketiga. Yang ada kita bersama-sama menjaga sebagai bangsa kita mencapai herd immunity. BEGU! 

Dulu kalian mengetahui berita duka melalui media. Sekarang mungkin kalian mendengar berita lelayu dari tetangga dua tau tiga rumah di sekitar kalian. Tidakkah membuatmu khawatir? Masih mau pecicilan seperti anak babi lepas dari kandang? LATTEUNG! 

Seiring meningkatnya jumlah korban, ruang perawatan juga menipis. Seberapa banyak pun uangmu, seberapa besar pertanggungan asuransimu, tak akan berarti ketika tidak ada ruangan tersedia buatmu!. Atau tenaga kesehatan mati sia-sia, hanya karena tingkah lakumu yang tidak seperti manusia. BORJONG!

Berharap kalau kau terpapar virus dulu untuk kemudian menangis membaca hasil PCR test, baru tersadar? Aku rasa tidak ada guna. Karena setelahnya kau akan membusungkan dada dan membanggakan diri sebagai penyintas yang bisa berkeliaran bebas. LONTONG! 

Kalau tidak mau bersama menjaga jalan menuju herd immunity, sila pindah negara. Aku dengar Filipina cocok buatmu. Eh tapi pak Dutarte juga bilang, “Get vaccinated or I’ll arrest you and inject it in your butt”. Pak Dutarte juga bilang ternyata, kurasa sila tinggalkan Filipina jika tak mau kerjasama menyelamatkan negara. Aku rasa memang tempatmu bukan di dunia. ENYAH SANA!

Setelah sekian lama (empat tahun) tiarap, akhirnya blog ini berdiri lagi. Siap untuk melangkah lagi.
Sudah selayaknya aku mengucap terima kasih kepada bang Mark Sibarani (@ybsmee). Karena ybs-lah ? yang sudah memperbaiki kesalahan yang ada pada mesin. Terima kasih juga sudah menyarankan hosting yang patut untuk dipertimbangkan.

Semoga setelah ini, blog ini bisa menampung apa yang terpikir. Melanjutkan semboyan writing for healing.
Writing for healing ini adalah konsep menggunakan tulisan sebagai katarsis, jadi tempat sampah. Karena apapun yang kita pikirkan itu harus diekspresikan sebenernya. Kalau disimpen aja, ya istilahnya sampah kalau disimpen kan jadi ngeganggu stabilitas kita secara mental.

Apa Itu “Writing for Healing”?

07. Juni 2017 · Write a comment · Categories: Tak Berkategori

Mungkin tidak ada korelasi langsung antara bulan Ramadan dengan kemacetan lalu lintas. Tidak serta merta jika bulan Ramadan tiba, lalu lintas akan sepi kemudian jalanan lengang. Toh bulan Ramadan tidak membuat semua aktivitas berhenti. Kantor atau sekolah mungkin libur sehari atau dua, namun tidak libur selama Ramadan. Ada juga beberapa kantor yang menetapkan jam kerja fleksibel selama Ramadan. 

Namun dua minggu ini, masih saja ada yang berusaha menghubungkannya. Ketika dalam dua minggu kerja Ramadan tahun ini, lalu lintas menuju Semanggi macet pada pagi hari. Sebagian menghubungkannya dengan pekerja yang berlomba menggunakan kendaraan pribadi. Mungkin selama ini menggunakan kendaraan umum, akhirnya menggunakan kendaraan pribadi demi mengejar waktu shalat taraweh yang dilaksanakan setiap malam Ramadan. Atau ada yang menghubungkannya dengan jam keberangkatan yang beragam, sebagai akibat dari fleksibelnya waktu kerja.

Mungkin tidak berhubungan langsung dengan hal tersebut, terasa memang dua minggu ini lalu lintas pada pagi hari terasa lebih macet dari biasanya sebelum Ramadan. Entah jika dibandingkan dengan masa jauh sebelum Ramadan tahun ini. Aku tidak memiliki data pembanding lengkap. Untuk lalu lintas dari Cawang menuju Semanggi/Slipi [jalan tol khususnya], aku melihat penyebabnya adalah pintu keluar Tegal Parang yang terletak di depan Medistra/Universitas Paramadina. Karena setelah melintasinya [melewatinya] kendaraan bisa ngebut ke arah Semanggi/Slipi. Mencoba menginventarisir, sepertinya banyak penyebab.

Pertama, Pengendara yang Kurang Tertib
Kurang lebih sebulan terakhir, pintu keluar Pancoran yang terletak di depan kantor pusat Bukopin ditutup karena ada pekerjaan pembangunan flyover Pancoran yang dari arah Cawang. Bisa jadi mereka yang tadinya menggunakan pintu keluar tersebut beralih keluar di Tegal Parang. Ditambah mereka yang biasa keluar Tegal Parang, antrian panjang tidak terhindarkan. Selain itu, kebiasaan pengendara yang tidak tertib turut memperparah kemacetan. Bukan rahasia lagi jika banyak yang menggunakan bahu jalan. Sejak dari Cawang, mungkin hal tersebut sudah dilakukan. Pengguna bahu jalan ini yang akan kaget dengan antrian keluar Tegal Parang. Setelah itu mereka akan berusaha berpindah ke lajur paling kiri yang akan mengagetkan dan memperlambat mereka yang sebelumnya ada di lajur paling kiri. Begitu seterusnya berakibat pada jalur sebelahnya sampai lajur paling kanan.

Kedua, Alur Lalu Lintas yang Semrawut
Bicara mengenai pintu keluar Tegal Parang, sebenarnya ada masalah lagi. Sekitar pintu keluar tersebut merupakan pertemuan dari beberapa arus lalu lintas. Selain kendaraan yang keluar dari tol, jalur tersebut juga digunakan oleh kendaraan yang melintas arteri Gatot Subroto [menuju Kuningan/Semanggi] dan kendaraan yang keluar dari Tendean arah Bank Mega/Mampang. Ditambah lagi jalur busway [plus] yang bersinggungan dengan mereka yang akan menggunakan flyover untuk menuju Semanggi/Slipi. Terbayang betapa runyamnya lalu lintas daerah itu. Pertemuan beragam arus lalu lintas tersebut memperlambat kendaraan yang keluar tol di Tegal Parang. Kondisi ini harus ditambah dengan kondisi sebagaimana penyebab pertama. Runyam!

Ketiga, Pembangunan Jalan Tambal Sulam
Kita sudah mahfum bahwa penataan kota Jakarta terutama jalan raya agak semrawut. Seperti tidak dibangun berdasarkan rencana besar [master plan]. Jalan seolah tumpang tindih. Seperti tambal sulam. Karena ternyata macet, dibangunlah flyover Kuningan dan Pancoran [dari arah Semanggi]. Setelah itu dibangunlah flyover pada lokasi sama dari sisi sebaliknya. Saat ini bahkan ditambah dengan under pass dari Mampang menuju Kuningan. Khusus pembangunan flyover pada dua titik itu [dan beberapa titik lain], kebetulan bersinggungan dengan pintu masuk atau pintu keluar tol. Pintu masuk depan Wisma Dirgantara dan pintu keluar Tegal Parang jika dari Cawang. Sisi sebaliknya, pintu masuk Tebet jika dari arah Semanggi. Pertemuan dua jalur mengakibatkan adanya perlambatan kendaraan yang bertemu. Perlambatan kendaraan mengakibatkan kemacetan di belakangnya. Menurut aku solusi yang bisa dilakukan adalah memperanjang jalur naik atau turun. Agar tidak bertemu langsung dengan arus lalu lintas yang hendak masuk atau keluar tol. Namun solusi ini pasti akan mahal, karena otomatis menambah biaya pembangunan. Atau jika ingin biaya lebih murah, bisa dilakukan dengan memindahkan atau menutup pintu masuk atau keluar tol. Agar persinggungan diminimkan. Solusi murah yang entah kenapa tidak dilakukan. 

Keempat, Kesigapan Petugas
Seperti selang yang dialiri air, jika ujung keluar lebih kecil dibandingkan dengan air yang akan melaluinya, bisa dipastikan selang akan melebar menampung pasokan air. Menggunakan analogi selang, yang bisa dilakukan adalah membuat [beberapa] lubang pada selang untuk membagi arus keluar. Kesigapan petugas untuk melihat ini dan membocorkan selang dibutuhkan. Atau jika tidak mau membocorkan selang, pasokan kendaraan dikecilkan, seperti yang biasa dilakukan oleh petugas di pintu tol Semanggi 1 ke arah Cawang. Yang kerap menutup pintu masuk tol dan mempersilahkan pengendara masuk pada pintu Semanggi 2.

Untuk kasus Semanggi, hal tersebut sebenarnya bagus dilakukan, namun menurutku masih kurang tepat sasaran. Karena terkadang dilakukan tanpa koordinasi. Pintu Semanggi 1 terletak di daerah pertemuan antara tiga arus lalu lintas. Mereka yang datang dari arah Slipi, mereka yang datang dari arah Blok M [setelah naik jembatan Semanggi] dan mereka yang datang dari arah jalan Thamrin. Seandainya saja sejak dari jauh pengendara yang berasal dari Slipi sudah mengetahui bahwa pintu Semanggi 1 ditutup, menurutku antrian panjang tidak akan ada. Namun karena seringkali pemberitahuan penutupan dilakukan dan diketahui setelah berada di dekat pintu tol Semanggi 1, Runyam! Mungkin jika sejak jauh pengendara yang berencana masuk di Semanggi 1 mengetahui mereka tidak diperbolehkan masuk, arus lalu lintas bisa lebih diurai. Kepadatan bisa dicairkan. Karena tahu sejak jauh, pengendara tidak bertumpuk di sisi kanan. Bagus lagi jika mengambil jalur alternatif dan menghindarinya.

Masih di seputar Semanggi, dari arah Cawang terdapat pintu keluar yang difungsikan entah dengan pertimbangan apa. Dulu ketika awal berkantor di SCBD, pintu keluar itu selalu terbuka. Aku bahkan lupa sudah berapa lama pintu keluar itu ditutup [permanen] dan dibuka untuk beberapa waktu saja pada waktu tertentu. Padahal dengan memperbanyak pintu keluar bisa jadi solusi mengurai kemacetan dalam tol. Selain itu juga bisa mencegah kemacetan yang terjadi di depan Mapolda. Dengan ditutupnya pintu keluar depan Ditjen Pajak itu, bis yang berasal dari Cawang terpaksa keluar di depan Mapolda. Jarak antara pintu keluar Semanggi depan Mapolda dengan halte tempat menurunkan penumpang terlalu pendek. Akibatnya bis atau kendaraan yang keluar Semanggi seolah memotong lajur jika harus merapat ke halte Mapolda. Ini mengakibatkan kendaraan yang datang dari arah Cawang menuju Slipi akan tersendat. Dengan dibukanya pintu keluar Pajak itu, sebenarnya kendaraan yang hendak mengambil arah ke SCBD atau ke arah Blok M bisa masuk area SCBD. Hal tersebut mengurai sedikit penumpukan depan Mapolda. Entahlah kenapa hal tersebut tidak dilakukan. Mungkin petugas punya pertimbangan lain yang lebih jitu dibandingkan dengan analisa abal abal penumpang angkutan umum gelap [omprengan] seperti aku ini 😜