Suatu siang aku menerima telepon dari seorang yang mengku investor. Beliau merasa dirugikan karena perdagangan saham yang dimilikinya sedang dihentikan perdagangannya. Dengan dihentikan perdagangannya, otomatis sang investor tidak bisa melakukan penjualan atas saham yang dimilikinya. Konon beliau merugi ratusan juta sebagaimana pengakuannya.

Jika merugi terkait dengan tidak bisa bertransaksi dan dengan demikian tidak memperoleh keuntungan dari aktivitas beli di harga rendah jual di harga tinggi, mungkin bapak itu benar. Namun jika merugi oleh sebab lain, nanti dulu. Sebab sampai dengan si bapak menjual seluruh saham miliknya, beliau masih tetap memiliki “sesuatu” Sebagai investor, beliau masih pemilik perusahaan.

Intinya si bapak menanyakan perkembangan penyebab dihentikannya perdagangan saham perusahaan miliknya. Beliau menuduh kami sebagai otoritas tidak memperhatikan kepentingan beliau dan investor lain sehingga mereka merugi. Sebagai otoritas, kami memang harus melakukan penghentian perdagangan saham perusahaan tersebut karena melihat terdapat beberapa hal yang harus diklarifikasi oleh manajemen perusahaan. Sambil menunggu klarifikasi selesai, agar perdagangan saham tidak liar akibat ketidakpastian informasi, perdagangannya dihentikan sementara. Sambil kami keminta agar pemilik (pemegang saham) perusahaan, memperhatikan segala keterbukaan informasi yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Kepada si bapak aku meminta bantuan. Sebagai pemilik perusahaan, beliau bisa menekan manajemen agar segera menyelesaikan apa yang harus dibenahi. Agar perdagangan saham dapat dibuka kembali. Si Bapak dapat bertransaksi.

Si bapak sepertinya tidak bisa menerima penjelasan. Beliau masih ngotot bahwa kami harus bertanggung jawab. Kepada si bapak aku menjelaskan bahwa sama seperti beliau, sebagai otoritas kami juga menunggu jawaban klarifikasi. Dan tidak bisa memberi tahu kapan akan selesai. Karena semua tergantung kepada manajemen perusahaan. Apakah bisa melakukan perbaikan atau klarifikasi dalam waktu yang sebentar atau waktu yang lama. Ternyata jawabanku tidak memuaskannya. Sampai sampai beliau bertanya, kepada pihak mana lagi dapat mengajukan pertanyaan dan mendapat jawaban yang memuaskannya. Kalau perlu hingga level tertinggi (beliau menyebutkan demikian).

Cukup lama kami berdua berdiskusi mengenai peran masing masing. Sampai aku masih mencoba menjelaskan kepada si bapak menggunakan analogi. Hubungan kepemilikan dengan otoritas penegak hukum. Aku terangkan kepada si bapak begini.

“Seandainya Bapak memiliki sebuah mobil, kemudian mobil tersebut bapak percayakan kepada orang lain untuk digunakan. Apakah bapak masih menjadi pemilik mobil?” “Tentu saja!” Jawabnya tegas. Aku melanjutkan analogiku, “Suatu saat dalam perjalanan malam hari, salah satu lampu depan mobil bapak, mati. Polisi melihatnya. Mobil bapak dihentikan di tengah jalan. Kepada supir yang membawanya, diminta dilakukan perbaikan atas apa yang tidak berjalan semestinya. Dalam hal ini harus mengganti lampu. Karena apabila lampu tidak diperbaiki, berpotensi mencelakakan orang lain. Menurut bapak, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap penggantian lampu agar polisi kembali memperkenankan mobil berjalan. Apakah bapak sebagai pemilik atau supir sebagai pembawa?” Sang bapak terdiam lama. “Apakah ketika mengetahui kondisi yang sedang dialami sopir dan mobil bapak, bapak diam saja? Bapak tidak punya kepentingan agar mobil berjalan lagi? Bapak diamkan saja si supir meletakkan mobil di pinggir jalan?”

Lama terdiam, sepertinya bapak mulai memahami posisinya dan posisi kami. Ujung ujungnya beliau menanyakan bagaimana bisa mengontak perusahaan. Dengan senang hati aku berikan alamat dan nomer kontak yang bisa dihubungi. Seraya berjanji bahwa sebagai polisi yang menghentikan ‘mobil’ tersebut, kami akan menagih perkembangannya.

Pembicaraan sedang berlangsung seru serunya*) di lantai dua lapo Marpadotbe Kalimalang, ketika sepasang [sepertinya] suami istri memasuki ruangan. Sang suami mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna cokelat, sementara istrinya dengan rambut digelung, mengenakan brokat oranye dengan kain panjang. Rapi terkesan resmi. Berbeda dengan kami yang sebagian besar berpakaian santai. Kami yang sedang berbincang menoleh sebentar kepada mereka berdua menerima salam. Sambil bersalaman kemudian -sebagaimana biasa menyikapi anggota kumpulan yang terlambat bergabung setelah semua peserta telah selesai makan- mempersilahkan suami istri itu langsung makan.

Mereka pun mengambil makanan tanpa menyelesaikan proses bersalaman dengan seluruh kami yang hadir. Toh kami sudah mempersilahkan mereka langsung makan. Pembicaraan seru kami lanjutkan. Sambil tak butuh waktu lama kami saling melirik dan bertanya satu sama lain. Sambil berbisik, siapa gerangan yang baru datang. Karena yang berkumpul adalah panitia pesta yang kebetulan berdomisili di Bekasi. Kami mengenal satu sama lain anggota panitia. Kalaupun mereka bukan panitia, sebagian besar diantara kami yang berkumpul, cukup rajin datang ke pesta. Dan tak ada satupun yang hadir ternyata mengenal suami istri yang sedang menikmati makan siang ala Marpadotbe.

Sampai akhirnya ada satu ibu peserta pertemuan kami, bertanya kepada mereka. Sambil berbisik. Yang lain mencoba curi pandang kepada pasangan tersebut. Sebagian lagi mungkin masih bertanya dalam hati. Pembicaraan seru masih berlangsung. Suara masih menggelegar. Aku merasa iba pada pasangan itu.

Bukan hanya satu ibu yang bertanya pada pasangan tersebut. Ada dua atau tiga ibu yang berusaha merapat kepada pasangan tersebut sambil berbisik. Ketika makan siang mereka telah tandas. Bahkan satu orang bapak yang kami tuakan di kumpulan, menyempatkan diri bertanya kepada mereka. Di pojokan ruangan.

Ternyata mereka bukan bagian dari marga kami. Hanya tamu salah kamar yang katanya akan hadir pada satu acara adat Batak. Namun sepertinya bukan di Marpadotbe. Karena ruangan lantai dua kami booking sampai jam empat. Dan sore hari tidak ada acara setelah kami.

Perbincangan seru mulai menurun ketika beberapa peaerta pamit. Yang lain pun sepertinya bersiap beranjak. Pertemuan segera kami akhiri. Ketika itulah aku sadar, pasangan tersebut sudah tidak berada lagi di ruangan. Mungkin mereka sudah turun.

Dalam perjalanan pulang bersama mama, kami membahas pasangan ajaib nan nekat tadi. Dan komentar Ompung Yeremia dengan wajah lempeng, “banyak pulak itu makannya…

————
*)Untuk membayangkan keseruannya silahkan bayangkan suasana Indonesia Lawyers Club ketika Hotman Paris Hutapea dan Ruhut Sitompul mempermalukan diri berdebat di layar kaca. Tidak sepenuhnya mirip. Anggaplah setengahnya. Bedanya untuk situasi kami, bukan hanya dua yang beradu mulut argumen. Minimal ada enam orang

Hari Kamis Hari Selasa
Kangkung di Tumis Sudah Biasa
Kalau dicium Orang Berkumis
Lah Tiga Bulan Masih Terasa

Mereka yang bekerja di gedung Bursa, atau mereka yang di gedungnya dipasangi televisi berisi iklan oleh alternative media group, pasti mungkin tidak asing dengan lirik lagu bertajuk kumis tersebut. Lirik jenaka dengan musik dangdut sederhana. Penciptanya pensiunan jenderal, mantan kepala Badan Intelijen Negara.

Beberapa saat lalu, dunia maya [sosial media tepatnya] juga sempat heboh dengan iklan suplemen makanan bertajuk mastin. Iklan yang potongannya ditampilkan dengan mengulang dua atau tiga kali, menyedot perhatian publik. Entah sebelumnya atau setelahnya, kata kata ekstrak kulit manggis pun populer.

Menurutku, kedua iklan tersebut merupakan contoh sederhana bagaimana satu hal yang diperdengarkan secara terus menerus, meski hanya dalam bentuk sederhana berhasil menyedot perhatian pemirsa (publik). Terlepas dari rasa kesal yang muncul sebagai akibatnya. Mau tidak mau suka tidak suka kedua pesan ‘sampai’ kepada publik.

Sampai kelas tiga sekolah dasar, aku tinggal di kota Kabanjahe, ibukota kabupaten Karo. Kota sejuk yang berjarak 75km sebelah Selatan kota Medan. Meski dibanding kota Medan, letak Kabanjahe lebih jauh dari semenanjung Malaya, hiburan televisi yang dapat kami saksikan di kota kecil itu hanyalah siaran dari Radio Televisyen Malaysia, entah RTM1 atau RTM2. Dua stasiun penyiaran yang dimiliki oleh Pemerintah Malaysia. Siaran televisi Republik Indonesia hanya bisa kami saksikan pada hari Minggu. itupun hanya setengah hari. karena memang waktu itu siaran Minggu hanya setengah hari. Satu iklan yang ditayangkan pada RTM kala itu, yang masih aku ingat sampai sekarang adalah iklan melabur. Melabur, pelaburan adalah istilah Melayu untuk berinvestasi. Bayangkan, puluhan tahun lalu, mungkin hampir bersamaan waktunya dengan di Indonesia diaktifkannya kembali pasar modal, pemerintah setempat [asumsi hanya didasarkan pada ditayangkannya iklan tersebut di media pemerintah] sudah memberi dukungan pada gerakan investasi.

Pada era yang hampir sama, aku juga mengingat pemerintah Republik Indonesia sedang giat melakukan gerakan gemar menabung. Masyarakat diminta membantu menggerakkan pembangunan dengan menyimpan uang di bank lewat program TABANAS dan TASKA. Tabungan Pembangunan Nasional dan Tabungan Asuransi Berjangka. Gerakan sama diulang lagi sekarang ini lewat gerakan AYO MENABUNG.

  
Kisah gerakan investasi di negara tetangga serta gerakan menabung di negara sendiri, mencuatkan rasa cemburuku. Puluhan tahun bekerja di industri pasar modal membuatku bertanya. Sejauh apa perhatian pemerintah terhadap pasar modal. Pasar dimana mereka yang butuh modal bertemu dengan mereka yang  memiliki modal lebih. Selama ini perhatian hanya dalam bentuk pembukaan atau penutupan pasar. Seremoni biasa yang hanya berlangsung beberapa jam membutuhkan persiapan beberapa hari. Seremoni yang gaungnya hanya terdengar sebentar, sesudah itu lenyap ditelan angin.

Aku merindukan pemerintah Indonesia menginisiasi gerakan nasional berinbestasi seperti gerakan menabung. Aku memimpikan semua Badan Usaha Milik Negara didorong untuk go public. Pemerintah berbagi kepemilikan dengan publik. Mungkin tidak serta merta semuanya. Satu per satu. Ada ratusan BUMN.

Aku memimpikan legislatif tidak menghalangi niat privatisasi BUMN. Karena untuk berkembang dunia usaha butuh modal. Meminta tambahan modal kepada pemerintah tidak semudah meminta uang kepada orang tua. Ada proses yanh harus dilalui. Belum lagi jika pemerintah sebagai pemilik sedang memprioritaskan hal lain sehingga penambahan modal tidak dapat dipenuhi.

Jika jargon liberalisasi kapitalisasi atau menjadi antek asing jadi penghalang legislatif memberi kemudahan untuk go public, atau jika ketakutan bahwa kepemilikan BUMN akan dikuasai oleh asing jika dilakukan privatisasi, buatlah aturan yang membatasi. Dengan go public pemerintah dan legislatif akan dibantu oleh pemegang saham dalam mengawasi BUMN. Diharapkan dengan demikian jalannya usaha tetap dalam rel yang diinginkan.

Gerakan Nasional yang dicanangkan pemerintah diperlukan untuk menambah jumlah investor pasar modal yang selama ini belum menyentuh angka 1 persen dari jumlah penduduk. Dengan banyaknya jumlah investor yang melek akan pasar modal, menjual BUMN kepada rakyat sendiri bukanlah keniscayaan. Perusahaan dapat dana, pemerintah dibantu mendanai usahanya, pemerintah bersama rakyat [sebagai pemegang saham BUMN] mendapat keuntungan dari dividen yang dibagikan. 

Apakah BUMN go public pasti untung? Aku tidak sempat mengumpulkan datanya. Namun dari yang ada, rata rata bidang usaha BUMN berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Berhubungan dengan sumber daya alam yang berdasarkan undang undang dasar, dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat sebagai pemilik sumber daya tersebut. Beberapa bahkan monopoli. Tinggal bagaimana dalam pengawasannya, harapan agar memberi keuntungan kepada pemegang saham disampaikan dengan jelas kepada manajemen yang dipilih untuk mengelola BUMN.
Ada yang mengatakan untuk menambah jumlah investor haruslah dimulai dengan menambah barang berkualitas yang didagangkan. Semacam ayam dan telur memang. Namun aku berpendapat gerakan nasional harus dimulai lebih dahulu. Jumlah peminat harus ditambah dahulu baru setelahnya supply ditambah.

Kenapa pemerintah? Alasan sederhana, sudah ada preseden saat gemar menabung. Apakah industri tidak mampu? Mampu! namun ada prioritas lain yang harus dikerjakan lebih. Jika mengacu pada kasus Mastin, dibutuhkan dana ratusan milar. Yang selama ini dilakukan industri belum menunjukkan hasil.

Aku bermimpi jika itu terjadi, pasar modal akan lebih menggairahkan. Namun sepeetinya masih butuh waktu hingga pemerintah turun tangan.

Menyebar lewat media sosial, aksi heroik pesepeda menghentikan iringan pemotor gede. Umpatan menyeruak kepada pemilik motor gede. Seolah merekalah pesakitannya. Hingga lupa kadang kita kerap berada pada situasi sama dengan pemotor gede.
Kita lupa, juga kerap melanggar aturan. Hanya ketika tak ada yang mengawasi. Ketika tak jelas apa sanksinya. Dengan sadar. Dengan dalih yang hanya kita sendiri pemiliknya.

Menerobos lampu merah hanya karena jalanan sepi. Melintas bahu tol semata agar berada di antrian terdepan. Menerobos antrian masuk tol atau melintasi garis tak putus demi tujuan sama. Pengiring mobil pejabat ngiung ngiung meminta jalur kosong di jalan tol padat tak tekira dengan dalih urusan negara (padahal mungkin dia melakukannya ketika hendak pulang bertemu keluarganya). Bis dan truk seenaknya berpindah jalur, ketika rambu tol mengatakan mereka harus mengambil lajur paling kiri. Angkutan kota seenaknya berhenti bukan pada tempatnya. Bahkan untuk waktu lama.
Daripada bis, truk atau angkot, polisi lebih suka memberi tilang kepada mobil pribadi. Daripada motor bebek yang kadang pengemudinya lebih ingat menggunakan helm (kalaupun menggunakan helm) daripada otaknya, polisi tetap memilih menghukum mobil pribadi.
Kita kerap lupa, kitapun suka meniru pemotor gede di Jogja itu. Dengan senyum sumringah melanggar rambu lalu lintas ketika berada pada komunitas mirip. Komunitas motor (kecil atau besar), komunitas mobil (kuno, sederhana atau mewah), komunitas sepeda, komunitas lari, komunitas jalan kaki. Hanya karena kita dikawal polisi 😀
Siapa salah? Kita semua. Tak usah mencari kambing hitam. Hari ini ramai besok lusa terulang lagi. Tanpa perbaikan. Katanya karena bangsa kita pendek ingatan.
Penegak hukum masih pandang bulu. Pengguna jalan masih gak mau tahu. Dan kita masing masing setia dengan keadaan itu.
Merdeka bukan berarti bebas semaunya. Bukan itu yang diinginkan pendiri bangsa ini.

“Kami menyediakan bihun ayam dan nasi ikan. Bapak mau apa?” pramugari Garuda menawarkan makanan. Spontan aku menyebut bihun ayam. Pilihan yang serupa dengan teman sebelah. Tapi pramugari hanya meletakkan nampan di meja di hadapanku. Seraya berkata bahwa bihun ayam hanya tinggal satu. “Mohon maaf, banyak yang memilih bihun ayam” katanya.

Secepatnya aku mengangsurkan nampan di hadapanku ke sebelah. Niatku memberi kesempatan pada sang teman menikmati hidangan sesuai pesanan. “Bapak pesan bihun ayam?” Tanyanya. Aku tak menjawab. Dia mengembalikan bihun ayam tadi seraya menerima nampan yang pasti berisi nasi ikan.

Aku menikmati bihun ayam yang sudah kembali ke hadapanku. Melalui ekor mata, aku memperhatikan beliau memulai dengan menyantap puding yang tersedia. Tak sampai lima menit bihun ayam tandas. Aku masih memperhatikan, di bangku sebelah, proses makan berhenti dengan puding. Hingga pramugari mengangkat nampan kami berdua. Nampanku yang kosong sementara miliknya masih tersisa nasi ikan tentu saja. Aku merasa gak nyaman.

Aku gak bisa menahan rasa penasaran. “Kenapa gak makan?” Tanyaku. “Kebetulan saya baru makan” jawabnya. “Bukan karena bihun ayamnya, aku ambil?” tanyaku. “Sebetulnya jika ada bihun, pengen coba bihunnya” sahutnya. NAH!!

Aku tak sedang berbasa basi ketika mengangsurkan nampan tadi. Selain karena menghormatinya, aku gak terlalu ngoyo soal makan. Itu alasan aku sodorkan padanya. Dan buatku penolakan sekali itu cukup. Aku tak akan mencoba membujuk sekali lagi. Yang penting aku sudah tawarkan. Namun jika ketika karena itu beliau tidak menghabiskan nasi ikannya, lucu menurutku. Tapi ya sudahlah. 

Meski Batak, kadang aku menganut prinsip pakewuh orang Jawa. Namun untuk selalu pakewuh juga ga baik. Sesekali harus ada ketegasan. Meski awalnya ketegasan itu tak mengenakkan, untuk kasus bihun ayam tadi, buatku tak menjadi masalah. Toh aku sudah menawarkan.